Pertamina Harus Bebas dari Intervensi Nonkorporasi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian BUMN menyatakan PT Pertamina harus bebas dari intervensi nonkorporasi, agar kinerja perusahaan mencapai tingkat yang optimum.

"Intervensi nonkorporasi akan menganggu independensi dalam mengelola perusahaan," kata Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, kepada ANTARA, di Jakarta, Sabtu.

Menurut Said, saat ini berbagai dinamika terjadi pada pengelolaan usaha perusahaan migas nasional tersebut.

Salah satunya adalah usulan pembentukan lembaga/badan yang mengatur atau mengawasi ekspor impor migas Pertamina bertentangan dengan UU BUMN.

"Pembentukan lembaga pengatur ekspor impor tidak sesuai dengan UU No 19 Tahun 2009 tentang BUMN, sehingga usulan tersebut sulit terwujud," katanya.

Ia menjelaskan, UU BUMN tersebut, menyatakan bahwa selain organ korporasi dilarang melakukan intervensi ke BUMN.

Aturan impor

Sebelumnya, Dewan Komisaris Pertamina dalam Memorandum Nomor 072/K/DK/2010 tertanggal 22 Februari 2010 kepada Direktur Utama Pertamina Karen Setiawan meminta direksi melakukan perubahan aturan pengadaan impor minyak mentah.

Pelaksana Tugas Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Pertamina Umar Said, menyebutkan bahwa pembelian minyak mentah secara langsung dapat dilakukan melalui perusahaan dagang (trader) yang memang ditunjuk perusahaan minyak nasional (national oil company/NOC).

Dalam lampiran memorandum juga disebutkan agar Petral, anak perusahaan Pertamina, ditunjuk menjadi salah satu "trader" dari minyak mentah jenis azeri dari Azerbaijan dan minyak mentah NOC atau produsen lainnya.

Menurut Said Didu, transparansi pengadaan barang dan jasa diwujudkan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar (GCG).

"Untuk transparansi pengadaan barang dan jasa di BUMN dalam UU Kebebasan Informasi Publik (UU KIP), BUMN diwajibkan mempublikasikan mekanisme pengadaan barang dan jasa," tegasnya.

Said Didu menambahkan, bahwa direksi dan komisaris Pertamina sudah menandatangani kontrak kinerja sangat rinci dengan pemerintah yang persyaratan intinya adalah bebas dari intervensi, termasuk pengadaan barang dan jasa.

"Jadi kalau ada intervensi, berarti melanggar Undan-Undang BUMN," tegasnya.

Pemerintah Usul Tambah Anggaran Rehabilitasi Hutan Rp 3 Triliun

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah mengusulkan tambahan anggaran program rehabilitasi hutan dan lahan hingga Rp 3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2010. "Masih akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat," kata Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (19/3).

Menurut Zulkifli, anggaran untuk program tersebut sebelumnya sangat sedikit, hanya Rp 500 miliar. Dari dana tersebut, pemerintah hanya sanggup menanam 500 ribu batang pohon, jauh dari target penanaman pohon 2010 sebanyak 1 miliar batang pohon.

Untuk menyiasati masalah ini, Kementerian Kehutanan mengajak beberapa perusahaan untuk melakukan penanaman pohon sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Perusahaan yang telah diajak di antaranya adalah PT Aneka Tambang, PT Timah, PT Djarum, dan PT HM Sampoerna.

Namun, Zulkifli menegaskan pemerintah tidak akan meminta dana dari perusahaan-perusahaan ini. Pemerintah hanya akan melakukan pemetaan daerah-daerah yang kritis kemudian ditawarkan untuk direhabilitasi oleh perusahaan-perusahaan tersebut. "Jadi mereka tanam langsung, biayai langsung, sehingga tidak ada uang ke pemerintah," ujar Zulkifli.

Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan akan tetap mengawasi penanaman tersebut, dengan mekanisme measurable, reportable, and verifiable (MRV). "Setiap enam bulan akan kami ukur, tumbuh atau tidak. Kita periksa, ditanam betul atau tidak," tutur Zulkifli.

Pemeliharaan pohon tersebut juga dibebankan kepada perusahaan yang menanam. Nantinya, bila perusahaan mau menamakan kawasan penanaman pohon tersebut dengan nama perusahaan mereka, pemerintah memberikan izin. "Perusahaan-perusahaan itu sudah dapat banyak manfaat dari bumi pertiwi, wajar kalau ikut melestarikan," kata Zulkifli.

PUTI NOVIYANDA

Pemerintah mengusulkan tambahan anggaran program rehabilitasi hutan dan lahan hingga Rp 3 triliun

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah mengusulkan tambahan anggaran program rehabilitasi hutan dan lahan hingga Rp 3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2010. "Masih akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat," kata Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (19/3).

Menurut Zulkifli, anggaran untuk program tersebut sebelumnya sangat sedikit, hanya Rp 500 miliar. Dari dana tersebut, pemerintah hanya sanggup menanam 500 ribu batang pohon, jauh dari target penanaman pohon 2010 sebanyak 1 miliar batang pohon.

Untuk menyiasati masalah ini, Kementerian Kehutanan mengajak beberapa perusahaan untuk melakukan penanaman pohon sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Perusahaan yang telah diajak di antaranya adalah PT Aneka Tambang, PT Timah, PT Djarum, dan PT HM Sampoerna.

Namun, Zulkifli menegaskan pemerintah tidak akan meminta dana dari perusahaan-perusahaan ini. Pemerintah hanya akan melakukan pemetaan daerah-daerah yang kritis kemudian ditawarkan untuk direhabilitasi oleh perusahaan-perusahaan tersebut. "Jadi mereka tanam langsung, biayai langsung, sehingga tidak ada uang ke pemerintah," ujar Zulkifli.

Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan akan tetap mengawasi penanaman tersebut, dengan mekanisme measurable, reportable, and verifiable (MRV). "Setiap enam bulan akan kami ukur, tumbuh atau tidak. Kita periksa, ditanam betul atau tidak," tutur Zulkifli.

Pemeliharaan pohon tersebut juga dibebankan kepada perusahaan yang menanam. Nantinya, bila perusahaan mau menamakan kawasan penanaman pohon tersebut dengan nama perusahaan mereka, pemerintah memberikan izin. "Perusahaan-perusahaan itu sudah dapat banyak manfaat dari bumi pertiwi, wajar kalau ikut melestarikan," kata Zulkifli.

PUTI NOVIYANDA

KKP Alokasikan Rp325 Miliar untuk Bibit Mangrove

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada APBNP 2010 mengalokasikan dana sebesar Rp325 miliar untuk pengadaan 10 juta bibit pohon mangrove guna memperbaiki ekosistem pesisir pantai di seluruh Indonesia yang kini sangat memprihatinkan.

"Kerusakan ekosistem pesisir terparah terjadi di Pulau Jawa, yang mana 70 persen dari panjang kawasan pesisir pantai 500 kilometer kini dalam keadaan memprihatinkan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad seusai menyerahkan sumbangan secara simbolis 100 ribu bibit mangrove di Pantai Depok, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat.

Dia mengatakan, dari 500 kilometer panjang pesisir pantai tersebut, sekitar 70 persennya atau sepanjang 325 kilometer terdapat di wilayah Jawa Tengah.

"Dengan kondisi pesisir pantai tersebut maka nelayan di daerah Pantai Utara Jawa (Pantura) terus mengalami penurunan pendapatan karena ikan-ikan lari ke tengah laut, sehingga tidak terjangkau oleh nelayan kecil," katanya.

Oleh karena itu, katanya, dengan kondisi tersebut pemerintah ingin terus mendorong penanaman pohon mangrove sejak 2009 lalu dan diharapkan hingga 2012 dapat mencapai 10 juta pohon mangrove untuk ditanamkan di pesisir pantai.

Selain itu, katanya, pemerintah juga akan terus mendorong budidaya perikanan karena melihat kondisi ekosistem pesisir pantai saat ini memprihatinkan. "Budidaya ikan tersebut lebih menguntungkan dibandingkan dengan usaha tangkap ikan di laut," katanya.

Lebih lanjut, Fadel menjelaskan keberadaan ekosistem mangrove dinilai sangat penting, selain berfungsi sebagai tempat pemijahan biota laut juga memiliki fungsi sebagai penyerap polutan pelindung pantai meredam ombak, arus serta menahan sedimen.

Dia mengatakan, saat ini Indonesia memiliki potensi sumber daya mangrove seluas 9,36 juta ha dimana 3,7 juta ha tersebar dalam kawasan hutan, 5,6 juta ha terdapat di luar kawasan hutan.

Akan tetapi dari jumlah tersebut, saat ini kerusakannya mencapai 70 persen, di antaranya 48 pesen atau seluas 4,51 juta ha dalam kondisi rusak sedang dan 23 persen atau 2,15 juta ha dalam kondisi rusak.

Jawa Tengah Terparah

Kerusakan ekosistem pesisir pantai di Jawa Tengah terpanjang dibanding dengan wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat diakui oleh Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo.

Dia mengatakan, pantai utara di Jawa Tengah dari Kabupaten Brebes sebelah barat hingga ke timur sampai Kabupaten Rembang kini kondisinya sangat parah. "Rusaknya ekosistem tersebut akibat dari limbah pabrik yang semakin berat di kawasan tersebut," katanya.

Sedangkan untuk pantai selatan dari Kabupaten Cilacap hingga Kabupaten Wonogiri, kerusakan pantai selain disebabkan kondisi alam sendiri juga karena ulah manusianya sendiri yang tidak memperdulikan kerusakan alam.

Untuk wilayah pesisir pantai selatan , kata Bibit kondisi alam di kawasan itu tidak bisa ditanami mangrove dan kondisi alamnya terjal sehingga sangat rawan longsor, katanya.

Menurut dia, upaya penghijauan kembali pesisir perlu kesadaran masyarakat untuk menjaga alam. Karena itu, adanya gerakan penanaman mangrove melalui jambore ini merupakan upaya positif untuk mendorong seluruh lapisan masyarakat guna membangkitkan penanaman mangrove, katanya.

Tanpa kesadaran penuh dari seluruh lapisan masyarakat tentang pentingnya penghijauan kembali pantai-pantai yang ada maka berapa bantuan akan terbuang percuma.

"Tanpa dukungan masyarakat tersebut bisa saja sekarang ditanam besok akan dicabut," katanya.

Oleh karena itu, Bibit menghimbau kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah agar mendukung gerakan penghijauan kembali pesisir pantai.

Jambore dengan thema "Ayo Tanam Mangrove" (ATM) diikuti oleh 300 orang terdiri dari pelajar, mahasiswa, para santri dan para anggota LSM (Lembaga Sosial Masyarakat).

Jambore tersebut diharapkan dapat memotivasi generasi muda untuk lebih mencintai lingkungan atau peduli dengan lingkungan di mana mereka berada.